(2022). Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. Keywords: Public Service Quality, E-Government, E-PBB ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait kualitas pelayanan publik dalam penerapan aplikasi E-PBB di BAPENDA Kabupaten Purwakarta. J. Tidak dapat kita pungkiri, bahwa pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu negara berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai proses bisnis di segala bidang, termasuk di antaranya bidang pelayanan publik. (E-government merupakan aplikasi informasi dan juga komunikasi (ICT) dari pemerintah). daerah;ketersediaan aplikasi E-government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik; ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference (Budi Rianto, 2012). 1. dan memahami sikap,. Soedharto, SH Street. Melalui penerapan Smart City, permasalahan yang sifatnya konseptual dapat menjadi lebih mudah diatasi. 3 Pengembangan E-government di Indonesia Simangunsong JumadiRinandar, 2014, Analisis E-government dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, halm. PENDAHULUAN 1. Participants: ini menampilkan partisipasi politik,. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil. Alasan kegagalan penerapan aplikasi e-Government di negara berkembang adalah karena ketidakpahaman mengenai “keadaan sekarang”. Aplikasi pemerintahan yang sukses membantu kelancaran layanan pada masyarakat. 296 Kumar V, Mukerji B, Butt I and Persaud A. Menerapkan E-Government pada era modern saat ini harus mementingkan1) Manfaat E-Government Implementasi e-government memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Factors for Successful E-Government Adoption: a Conceptual Framework. Katalogis, 2(7), 192–199. article. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan. 2. Pemerintah dan aparaturnya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang mengarahkan, membimbing dan menunjang kegiatan masyarakat agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan e-Government dalam kegiatan administrasi publik sejak tahun 2001. LATAR BELAKANG Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, OpenDalam aplikasi “Jogja Smart Service” memuat berbagai informasi maupun layanan publik yang menarik dan tersaji secara lengkap dan komunikatif. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga. 2 Teori / Konsep 2. Gramedia Pustaka, Jakarta. com – Pemerintah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government) sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. penerapan e-government guna meningkatkan pelayanan publik. Implementasi E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live) 140 Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasipemberian pelayanan publik di setiap lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan diluncurkannya peta jalan tersebut pemerintah kini berpacu mempersiapkan. Di mana masyarakat harus menyesuaikan diri dengan Virus Covid-19 seperti menjalankan protokol kesehatan, pembatasan interaksi sosial atau social. E-government diproyeksikan untuk meningkatkan pelayanan publik baik dari segi kualitas maupun efisiensi. Transaktif, yaitu tahap dimana e-government memungkinkan pelayanan publik dan layanan transaksional. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. (2019). 3. Menurut Indrajit (2006: 8), e-government merupakan suatu mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan implementasi dari teknologi informasi, dengan bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Saran. . Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan. Melalui pengembanngan e. 2 Susartono, “E-Government Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Administrasi Publik volume 2, no. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah (Dash & Pani, 2016): a. Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem. fungsi pegawai, yang sering disebut dengan e-government. Pada e- government terdapat konsep-konsep yang menyangkut hubungan secara garis besar, yaitu hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C). A Tantangan dalam penerapan e-government ini yang pertama kali tentunya datang dari masyarakat dan mungkin saja para pemerintah yang juga gaptek terhadap teknologi informasi yang sekarang. 3 TraceTogether guna menjamin upaya physical distancing dengan pasien positif COVID-19 dan orang dalam pemantauan8, dan juga dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik yang secara maksimal dialihkan pada layanan digital di bawah koordinasi Public Service Division in Prime Minister’s Office9. Keberhasilan dari program ini juga bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Abstract. 1. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. keberhasilan dalam pelayanan publik. PENDAHULUAN 1. Penggunanya pun dapat memanfaatkan Gov2Go layaknya sebagai aplikasi asisten personal untuk layanan pemerintah. Pengembangan aplikasi E-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, ASN dan kesiapan. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19. Tujuan utama dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan. 20 tahun 2006 yang salah satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan e-government. 081227901212. Beberapa pemerintah. 3. Berdasarkan pada regulasi, sebenarnya e-government secara eksplisit telah disinggung melalui Pasal 23 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Produksi pelayanan e -Kelurahan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pengembangan aplikasi pelayanan publik pada E- Government dengan mengikuti paradigma rekayasa perangkat lunak yang secara umum dengan kegiatan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengkodean, pengujian dan penerapan operasional. Pembangunan konektivitas dan infrastruktur 2. dalam pelayanan publik berupa Jogja Smart Service mendapatkan banyak perhatian oleh masyarakat kota Yogyakarta. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan E-Government pada pelayanan publik melalui Program PINDU (Pusat pelayanan Informasi dan. Urgensi Transformasi Pelayanan ublik melalui E. 2009. Tutor Online. Publikasi. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui Keppres No. 06 Des 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efektifitas kebijakan e-government dalam pelayanan di Mal pelayanan publik kota bogor yang digerbangi dengan dikeluarkannnya inpres nomer 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-government di Indonesia yang kemudian direalisasikan denganPenelitian ini bertujuan utuk mendeskripsikan tentang inovasi pelayanan publik melalui e-government di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf i tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang. “aplikasi e-government dalam. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Si (Public Administration Departemen, FISIP-UNDIP), Prof. 0" yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4. Aplikasi Jogja Smart Service merupakan salah satu infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya peningkatan layanan publik. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi. 96 tahun. Berikut beberapa aplikasi pelayanan publik dari pemerintah yang bisa Anda manfaatkan. integrated environment not just for enhanced internal operations but more significantly for a. Aplikasi M-Paspor merupakan salah satu wujud pelaksanaan e-government pada bidang keimigrasian. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya perkembangan revolusi industri 4. Implementasi e-government di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum efektif karena Pemkab Kulon progo kurang dalam penggunaan aplikasi dibanding pemda-pemda lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal . Namun, pernyataan tersebut masih belum berjalan dengan efektif, sesuai hasil kutipan dari ombudsman. ” Nurhakim, Tifani, and Dudi Pratomo. Teknik evaluasi penelitian ini menggunakan Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) dengan tujuan dapat mempercepat perkembangan dan penerapan TIK di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia melalui evaluasi secara. E-Government adalah konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (bai k di tingkat Peme-rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan, efektif dan akuntabel. Jurnal Administrasi Publik, 3, 80–88. (2018). “Kualitas E-Government Pada layanan Kesehatan di masa pandemi covid-19 pada Aplikasi Sistem Informasi Kota Jambi (SIKOJA)”. Pemerintah Provinsi Papua selama ini membangun e-Government untuk kepentingan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, namun dalam implementasinya masih dijumpai ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan karena belum adanya rencana strategis yang tepat. Dalam penelitian tersebut ditekankan bahwa agar terimplementasikannya e-government harus memilikiBagaimana Pelayanan Publik Berbasis E- Health Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia? 1. P a g e | 1 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E GOVERNMENT ( STUDI KASUS PELAKSANAAN APLIKASI LAPOR HENDI) OLEH : YULIANA KRISTANTO,S. by Profio Teknova 19/05/2020. Dalam mengembangkan e-government supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya harus selaras dengan regulasinya yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional dan Pengembangan E-government. 2. Terkini. merupakan sistem pelayanan publik online berbasis e-Government di tingkat kelurahan. PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik e ISSN xxxx-xxxx Vol. Dengan demikian. 1 Februari 2023 pp. , Citra Annisa, FISIP UI, 2011. 38 Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government di Tingkat Kelurahan. a. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online . Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia 2 days ago. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-government yaitu dengan penerapan e-KTP atau KTP berbasis sistem. AP,M. Sufianti, E. id; 295 situs pemerintah pusat dan pemda; 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website; 198 situs pemda masih dikelola secara aktif. Setelah aplikasi tersebut dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta,. Kata kunci : Implementasi, E-Government, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Bursa Kerja Online, Pelayanan publik Implementasi e-government. Penerapan e-government pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan membutuhkan pendanaan APBD sebagai pendukung utama agar e-government dapat terlaksana sebagaimana mestinya. E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah. Putra Media Nusantara (PMN). Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk. I. Pengumuman. B. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. 1 E-Government Development Index 2018 Sumber: publicadministration. id. Dengan e-government, pemerintah dapat mengoptimlakan efisiensi pelayanan publik dan meminimalisir persebaran dan 1 Dunlop, C. Terlebih dahulu harus dipahami bahwa diantara para pakar administrasi Implementasi E-Government yang Adaptif untuk Tingkatkan Kualitas Layanan. “E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman. Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya. menggunakan aplikasi digital government service. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. (2023). Jurnal of Public Admnistration and Local Government, 2 (1), 1-11. masyarakat luas serta keterbukaan terhadap publik. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan. PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Namun jika E-government sendiri diterapkan di setiap pemerintahan, hal ini sejalan dengan Revolusi Industri 4. Atthara, Haura. 2022. p-ISSN 2302-2231, e-ISSN 2598-4039. Digital government menjadi sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. The purpose of this study is to obtain a general description of the effectiveness of Si Cantik in e-government-based licensing public services in Purwakarta Regency. 1974 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan Email: fazlihilmy22@gmail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang masih memiliki masalah dalam pelayanan publik berbasis e-government dalam pembuatan dokumen kependudukan Kota Serang. EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) SKRIPSI Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Oleh MUKHAMAD IFAN FAUZI 217. Lumbanraja (2020) melakukan studi. dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Rianto, B. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. berbasis masyarakat. Salah satu alasannya ialah. Terkini. Pemanfaatan media teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan publiknya kepada masyarakat. Dengan adanya e-Government diharapkan akan menjadi salah satu alternative baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis. Dan pemerintah pun dalam Inpres No. Layanan yang terkesan kaku kemudian melalui penggunaan E-Government menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Upaya Pengembangan E- Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Untuk itu, Buku ini mengkaji dan. Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah. 2 Tujuan E-Government Dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Panduan Pembangunan Infrastrutur Portal Pemerintah terdapat tujuan dari e-government, yaitu: 1. 3 Gambar 1. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik saat ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah menerapkan pelayanan publik melalui aplikasi maupun sistem daring seperti dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, salah. instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapat-kan perhatian. Mendeskripsikan Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi APEKESAH Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2. Kehadiran e-government dinilai dapat mewujudkan peningkatan transaksi pelayanan publik mengingat dalam penyelenggaraannya, interaksi antara pemerintah dan masyarakat tidak terbatas. Yahya 2022. Indonesia naik 11 peringkat dibandingkan survei edisi sebelumnya pada 2020. Secara umum, e-Government berperan dalam fungsi-fungsi berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 11(2), 154–164. Hal ini mutlak harus dilakukan pemerintah sebagai upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan 1 McKinsey&Compay (2018): Government 4. com ABSTRACT Abstract. Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Produksi.